WAKIL KETUA UMUM DPN PERADI H. YOVIE MEGANANDA SANTOSA, S.H., M.SI.: PUTUSAN PN BANDUNG TEGASKAN KEPATUHAN PADA NORMA HUKUM

BANDUNG, 06 JUNI 2026 – Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara H. Erwin tidak dapat diterima. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si. menyatakan keputusan ini membuktikan penegakan hukum harus berpijak pada aturan yang berlaku, bukan asumsi atau tekanan opini publik.

BATAS PENGAWASAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Masyarakat memang memiliki hak mengawasi proses hukum, namun hak tersebut tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum bagi setiap organisasi untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan. Pandangan ini ternyata sejalan sepenuhnya dengan pertimbangan majelis hakim.

MERUJUK KETENTUAN KUHAP TERBARU

Hakim menegaskan landasan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan KUHAP. Sesuai aturan tersebut, permohonan praperadilan atas SP3 hanya berhak diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya. Pihak yang tidak memenuhi syarat wajib dinyatakan tidak berhak mengajukan permohonan ini.

PENGUATAN FONDASI NEGARA HUKUM

Putusan ini bukan kemenangan satu pihak, melainkan penegasan bahwa kepastian hukum, syarat prosedur, dan proses yang adil tetap menjadi landasan utama bernegara. H. Yovie Megananda Santosa turut berharap H. Erwin segera kembali fokus menjalankan amanah sebagai Wakil Wali Kota Bandung demi kemanfaatan masyarakat.

(Redaksi Liputan Hukum dan Tata Kelola)