H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si. (WAKETUM DPN PERADI): Sinergi Penegak Hukum demi Keadilan yang Berkeadaban
BANDUNG, 29 MEI 2026 – Penegakan hukum yang kuat tidak bisa berdiri sendiri, melainkan hasil kerja sama seluruh unsur dalam satu sistem yang utuh. Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim memiliki fungsi berbeda namun satu tujuan: mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menegaskan hal tersebut, H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si. selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI menyatakan bahwa kerja sama yang erat dan selaras antar profesi penegak hukum adalah kunci agar hukum tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, melainkan perlindungan nyata bagi setiap warga negara.
Berbeda Peran, Satu Tujuan
Setiap unsur memiliki kedudukan yang sama penting dan saling melengkapi.
“Polisi mengungkap fakta dan mencari kebenaran; Jaksa menyusun tuntutan berdasar hukum dan bukti yang sah; Advokat memastikan hak setiap pihak terlindungi, baik yang dirugikan maupun yang diadili, agar kebenaran utuh terungkap; sedangkan Hakim memimpin persidangan, menilai bukti, dan memutus perkara berdasar aturan serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Jika satu bagian lemah atau tidak sejalan, hasil yang dicapai tidak akan sempurna, bahkan jauh dari harapan rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, kendala yang muncul biasanya bukan karena aturan yang kurang lengkap, melainkan perbedaan cara pandang dan kurangnya komunikasi. “Padahal kita berada dalam satu wadah yang sama, bekerja untuk tujuan yang sama: mencari kebenaran dan menegakkan keadilan,” ujarnya.
Sinergi di Setiap Tahapan
Kerja sama bukan sekadar pertemuan formalitas, melainkan dukungan yang berjalan terus-menerus.
“Mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di mana Hakim, Jaksa, dan Advokat bekerja sama menguji kebenaran, sampai pelaksanaan putusan, semuanya harus selaras. Tidak boleh ada informasi yang terlewat atau hak yang terabaikan,” tegasnya.
Sebagai pemimpin organisasi advokat nasional, ia menegaskan: “Advokat bukan penghambat proses hukum, melainkan mitra strategis membantu Hakim menemukan kebenaran. Sebaliknya, Hakim bukan hanya pemutus, melainkan pemimpin persidangan yang menjamin semua pihak diperlakukan sama dan bermartabat. Hubungan yang sehat akan menghasilkan keputusan yang adil dan diterima hati nurani masyarakat.”
Keadilan Tanpa Pembedaan
Keadilan yang sesungguhnya adalah yang bisa dirasakan semua orang, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan.
“Keadilan bukan hak istimewa segelintir orang. Advokat wajib melayani masyarakat yang kurang mampu; Hakim wajib memutus adil tanpa memihak; seluruh aparat hukum harus bekerja profesional tanpa diskriminasi. Inilah wajah negara hukum yang kita cita-citakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar semua penegak hukum menjaga integritas dan etika, serta mengutamakan kepentingan umum. “Dengan hati yang bersih melayani rakyat, keadilan pasti dipercaya dan dihargai,” tambahnya.
Langkah Nyata Memperkuat Kebersamaan
Untuk mewujudkan sinergi yang kokoh, disarankan empat langkah:
1. Menyamakan visi dan pemahaman hukum melalui pelatihan dan diskusi bersama.
2. Membangun budaya saling menghormati, menyadari setiap peran memiliki arti yang sama penting.
3. Meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi sesuai aturan, agar proses berjalan lancar dan tepat sasaran.
4. Memperluas jangkauan pelayanan hukum, hingga ke pelosok daerah tanpa ada yang tertinggal.
Penutup
“Jika kita bersatu langkah dan sehati sejiwa, saya yakin kita bisa membangun sistem hukum yang bermartabat dan menjadi pelindung seluruh anak bangsa. Keadilan yang merata dan berkeadaban bukan sekadar harapan, melainkan kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama demi Indonesia yang lebih maju,” tutupnya.
(Redaksi)
