ASSOC. PROF. DR. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H. (DEWAN PAKAR DPN PERADI): SINERGI AKADEMIS DAN PRAKTIK HUKUM DALAM PENGUJIAN DISERTASI DOKTOR ILMU HUKUM FH UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 21 MEI 2026 – Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar) Jakarta telah menyelenggarakan sidang terbuka promosi doktor pada Kamis, 21 Mei 2026. Kegiatan akademik ini mengundang Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., selaku Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) sebagai anggota Dewan Penguji. Keikutsertaan beliau mencerminkan wujud sinergis antara institusi pendidikan tinggi dan organisasi profesi hukum dalam upaya peningkatan standar keilmuan hukum nasional.
Standar Akademik Dan Relevansi Penerapan Hukum
Proses pengujian berlangsung secara objektif, kritis, dan metodologis sesuai kaidah penelitian hukum yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai penguji, narasumber memberikan telaah mendalam terhadap kerangka teoretis, konstruksi argumen, serta kontribusi orisinal disertasi yang diuji.
“Menjalankan amanah sebagai Dewan Penguji merupakan tanggung jawab intelektual sekaligus tanggung jawab moral akademik. Sebuah karya disertasi doktor harus memiliki fondasi ilmiah yang kokoh, orisinalitas pemikiran, serta relevansi yang nyata dalam menjawab dinamika penegakan hukum di masyarakat,” ungkap beliau dalam pemaparannya.
Beliau menegaskan bahwa pengembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks empiris. Keselarasan antara landasan normatif dan tantangan praktis hukum menjadi syarat mutlak agar hasil penelitian memiliki daya guna yang optimal bagi pembangunan hukum nasional.
Peran Strategis Dewan Pakar DPN PERADI
Lebih lanjut, Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane menjelaskan bahwa keterlibatan unsur organisasi profesi dalam forum akademik memiliki makna strategis. Hal ini menjadi jembatan penghubung antara teori hukum yang dikaji di lingkungan kampus dengan pengalaman nyata dalam pelaksanaan profesi advokat.
“DPN PERADI melalui Dewan Pakar senantiasa berkomitmen mendorong kemajuan ilmu pengetahuan hukum. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum diperlukan guna melahirkan gagasan yang tidak hanya bersifat spekulatif, melainkan aplikatif dan mampu mendukung terciptanya sistem hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Keunggulan kompetensi ganda yang dimiliki narasumber memberikan dimensi pengujian yang komprehensif, mencakup pendekatan yuridis, filosofis, maupun sosiologis hukum.
Penutup: Arah Pengembangan Keilmuan Hukum
Di akhir kegiatan, beliau memberikan apresiasi terhadap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas konsistensinya dalam menjaga standar akademik tinggi. Beliau berharap lulusan doktoral yang dihasilkan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi nyata bagi reformasi hukum di Indonesia.
“Ilmu hukum harus terus dikembangkan secara dinamis dan berkelanjutan demi menjawab tuntutan zaman. Mari kita sinergikan gagasan dan pengalaman demi mewujudkan tatanan hukum yang bermartabat dan berkeadilan bagi bangsa Indonesia.”(Red)
